BELAKANG PADANG, 17/07 – Dalam rangka memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan institusi keimigrasian, Komisi I DPRD Provinsi Kepri melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang pada hari kamis, 17/07/2025. Kunjungan ini difokuskan pada pembahasan upaya optimalisasi pengawasan serta peningkatan pelayanan keimigrasian di wilayah perbatasan yang menjadi salah satu titik strategis di Provinsi Kepulauan Riau.
Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kepri yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Muhammad Syahid Ridho, S.Si, turut didampingi oleh anggota komisi lainnya, yakni Zaizulfikar, SE., SH., H. Taba Iskandar, SH., MH., M.Si., Agustian, Ariyanto Lu, dan Tumpal Ari Mangasi Pasaribu, SE. Rombongan disambut hangat oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang, Bapak Yanto Ardianto, beserta jajaran struktural.
Dalam sesi diskusi, berbagai isu strategis dibahas, di antaranya penguatan sistem pengawasan terhadap lalu lintas orang di kawasan perbatasan, efektivitas pelaksanaan tugas keimigrasian di pulau-pulau terluar, hingga optimalisasi pelayanan paspor kepada masyarakat perbatasan yang memiliki keterbatasan akses.
Kepala Kantor Imigrasi, Yanto Ardianto, menyampaikan komitmen jajarannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus memastikan bahwa pengawasan terhadap potensi pelanggaran keimigrasian tetap berjalan secara optimal.
“Wilayah Belakang Padang yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menuntut adanya kesiapan baik secara sistem, sumber daya manusia, maupun infrastruktur. Kami menyambut baik masukan dari Komisi I DPRD Provinsi Kepri sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi dalam menjaga kedaulatan wilayah serta memberikan pelayanan prima,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I, Muhammad Syahid Ridho, mengapresiasi kerja keras jajaran Imigrasi Belakang Padang dalam menjaga wilayah perbatasan. Ia juga menegaskan pentingnya dukungan anggaran dan kebijakan yang berkelanjutan demi peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal permohonan dan penerbitan paspor di daerah perbatasan. Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi, memperkuat kerja sama lintas sektor, dan mendorong peningkatan kualitas layanan serta pengawasan keimigrasian di wilayah strategis perbatasan Indonesia.
